sekdes.com
Home > Opini > Pancasila, Hukum Nasional Dan Perda Syariah

Pancasila, Hukum Nasional Dan Perda Syariah

Salah satu fobia yang mencuat jelang pencoblosan Pilkada DKI jakarta adalah ketakutan akan Perda Syariah. Bahwa jika salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menang maka akan diterapkan Perda Syariah di Jakarta.

Ketakutan itu sebagian adalah nyata. Alasannya jika Perda Syariah diterapkan maka akan melawan konstitusi negara. Sebab konstitusi kita bukanlah ideologi agama. Jadi penerapan itu akan mengikis keberagaman yang kaya dan berwarna yang sudah kita miliki lama.

Sebagian lain berkata ketakutan itu rasanya tidaklah nyata alias delusi berlebihan. Pasalnya Pancasila tidaklah melarang agama menjadi sumber dari hukum dan etika berbangsa dan bernegara. Malahan sesuai pasal 28 UUD 1945, negara menjamin pelaksanaan ibadah dan agama secara bebas dan sah.

Bagaimanakah ini seharusnya diletakkan? Mudah saja cara melihatnya. Soekarno sendiri sebagai perumus dan penggali Pancasila bilang bahwa boleh “kaum muslim berupaya menjadikan ayat-ayat al Qur an sebagai aturan dan kalangan kristen menjadikan letter-letter injil masuk melalui jalan parlemen”. Asalkan etika dan aturan dipegang sebagai kesepakatan bersama bersaing secara sehat dan berhasil.

Hanya memang menjadikan syariah sebagai bagian dari hukum nasional dalam konteks NKRI tentu saja berbeda jalan dan bentuknya dengan di negara lain. Arab saudi dan Iran contohnya yang menganut negara teokrasi dalam kerangka monarki kesukuan atau republik. Disebabkan bentuknya sebagai negara beragama, maka bentuk syariah tidaklaah berdiri sendiri dan tunggal sebagai bahan rujukan hukum nasional ataupun dalam lingkup kedaerahan berbentuk perda.

Abdurrahman Wahid, seorang ulama, mantan Presiden yang 2 kali memimpin NU, berpendapat bahwa syariah boleh menjadi hukum nasional dengan membuatnya  jadi “partikel-partikel yang ikut membentukHukum Nasional”. Jadi letak syariah adalah sebagai bagian bersama dengan unsur lain yang membangun hukum. Ia bukanlah satu-satunya dan unsur tunggal apalagi yang menentukan segalanya serta semuanya. Watak pelengkap atau komplementer disebabkan oleh prinsip dan asas kemajemukan yang membentuk bangsa dan negara ini.

Ini pula yang menjadi pendapat Nurcholish Madjid. Baginya syariah mempunya beberapa peran dan fungsi. Salah satunya adalah sebagai “substansiasi Hukum Nasional”. Maknanya adalah syariah ikut mengambil tanggung jawab dalam memberikan ilham dan inspirasi bagi kelangsungan dan penyempurnaan hukum nasional. Terlebih di masa depan dimana tantangan dan pertanyaan zaman kian susah untuk ditanggulangi.

Tugas ini menjadi semakin penting dan berarti manakala kian ke depan warisan Hukum Belanda yang berdasar tradisi Barat Romawi tak lagi cocok dengan watak bangsa Indonesia berikut tantangannya ke depan. Maka dengan menyadari itu semakin disadari sumber-sumber ilham hukum yang senantiasa kekal dan subur memberikan sumbangan bagi penataan hukum dalam upaya penanganan masalah bangsa yang pelik. Tentu saja bersama dengan sumbangan Hukum Adat, warisan Hukum Mataram, Majapahit, Kalingga atau Sriwijaya yang kesohor itu sebagai warisan jari diri bangsa.

Bersama dengan ilham dari Hukum Manu dari saudara kita yang Hindu dan inspirasi dari tradisi hukum Yudeo-Kristian, kiranya syariah juga mampu mengambil posisi sebagai penengah dan pemerkaya yang tiada habis-habisnya melanjutkan kesegaran dan efektivitas Hukum Nasional. Sehingga problem narkoba, pornografi, miras, korupsi, KDRT dan masalah nasional lain dapat teratasi dengan memuaskan dan menentramkan. Sehingga peran serta masing-masing agama, ideologi dan adat budaya masing-masing dalam penyelesaian masalah bersama nasional menjadi nyata wujudnya.

Namun tak lupa ilham dan inspirasi dari agama, ideologi dan adar budaya masing-masing tetap dapat mengenali batas dan lingkungannya sendiri tanpa mengganggu yang lain dalam soal-soal privat atau pribadi. Seperti hak ibadah, pendirian rumah ibadah, upacara keagaamaan, dakwah dan lainnya yang internal sifatnya. Dengan begitu masing-masing anak bangsa saling puas memenuhi kebutuhannya sendiri dan puas pula ikut sumbangsih dalam masalah bersama yang menjadi tanggung jawab semuanya.(gambar:cyberdakwah.com)

Saiful Islam, Penulis biasa

Sekdes Media
Media Berita dan Opini | Media Informasi dan Berita | Mendekatkan pembaca dengan kabar aktual seputar seni, olah raga, kuliner, sospol.
Top
%d blogger menyukai ini: